Indeks
Nampaknya akan semakin memanas terkait rencana Wakil Gubernur Ahok yang akan tetap ngotot memberlakukan pelarangan pengemudi sepeda motor memasuki zona jalan protokol di Jakarta. Buktinya Wagub sudah sepakat untuk menerapkan skema bagi hasil 20:80 antara Pemprov dengan para pengelola gedung sebagai fasilitator parkir jika aturan itu jadi diterapkan.Hemm ternyata regulasi ini pada final kesimpulannya hanya menguntungkan para pengusaha dan pengelola gedung. Jalanan diperkirakan tetap macet. Lalu kenapa tidak menerapkan aturan yang tegas juga terhadap pengguna mobil pribadi bung Ahok?
Sementara, di dalam UU Nomor 22 tahun 2009 sudah jelas bahwa tidak ada yang menerangkan tentang diperbolehkannya pelarangan bagi sepedamotor. Jika perlarangan diterapkan, para biker bisa mengajukan keberatan (baca: protes) terhadap peraturan Wagub tersebut ke Mahkamah Agung (MA).
“Jika tidak ada reaksi dari masyarakat atau biker tentang rencana aturan itu, maka aturan zona pelarangan itu bisa saja dijadikan Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur), karena ketika masyarakat diam maka mereka dianggap setuju,” kata Margarito Kamis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate.
Menurut Pakar Ilmu Hukum Tata Negara ini, walau pelarangan itu tidak sesuai dengan undang-undang tapi punya efek positif bagi masyarakat maka itu bisa diterapkan. Hanya saja masyarakat nantinya bisa mengugat, jika efeknya negatif.
“Jadi, jika aturan itu resmi diberlakukan, tapi pada saat pengaplikasiannya ada masyarakat atau biker yang merasa dirugikan, maka mereka bisa menggugat ke MA,” tambah doktor pertama dari Maluku Utara ini.
Jadi, mau tetap menunggu aturan itu berlaku atau mulai bereaksi dari sekarang, bro? Ayooo kita ramai-ramai dan bereaksi Bro…satukan kekuatan…..
repost : http://rodex1313.wordpress.com/
Sementara, di dalam UU Nomor 22 tahun 2009 sudah jelas bahwa tidak ada yang menerangkan tentang diperbolehkannya pelarangan bagi sepedamotor. Jika perlarangan diterapkan, para biker bisa mengajukan keberatan (baca: protes) terhadap peraturan Wagub tersebut ke Mahkamah Agung (MA).
“Jika tidak ada reaksi dari masyarakat atau biker tentang rencana aturan itu, maka aturan zona pelarangan itu bisa saja dijadikan Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur), karena ketika masyarakat diam maka mereka dianggap setuju,” kata Margarito Kamis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate.
Menurut Pakar Ilmu Hukum Tata Negara ini, walau pelarangan itu tidak sesuai dengan undang-undang tapi punya efek positif bagi masyarakat maka itu bisa diterapkan. Hanya saja masyarakat nantinya bisa mengugat, jika efeknya negatif.
“Jadi, jika aturan itu resmi diberlakukan, tapi pada saat pengaplikasiannya ada masyarakat atau biker yang merasa dirugikan, maka mereka bisa menggugat ke MA,” tambah doktor pertama dari Maluku Utara ini.
Jadi, mau tetap menunggu aturan itu berlaku atau mulai bereaksi dari sekarang, bro? Ayooo kita ramai-ramai dan bereaksi Bro…satukan kekuatan…..
repost : http://rodex1313.wordpress.com/
